Politik Pendidikan dan Kurikulum**

Oleh Moh. Mudzakkir*


“Ganti menteri ganti kebijakan, berubah kebijakan berubah pula kurikulum pendidikan”. Demikianlah komentar yang muncul ketika melihat realitas pendidikan saat ini. Di salah satu media nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, menolak anggapan tersebut. Seolah-olah masing-masing menteri ingin dikenang dengan kebijakan-kebijakan atau program baru yang membedakaan dengan para pendahulunya. Memang ada kebijakan yang tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya (Profesi Guru, Ujian Nasional dan Beasiswa Luar Negeri di PT), tapi juga ada perubahan kebijakan yang mengejutkan, misalnya dalam hal kurikulum.

Kurikulum memang bukan merupakan sesuatu hal yang statis, tetapi ia harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perubahan yang akan dilakukan harus benar-benar didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang selama ini telah diimplementasikan. Pembaruan kurikulum ini juga harus melihat dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, karena kurikulum tidak bebas dari realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga kurikulum yang baru dapat mempersiapkan generasi baru yang mampu menjawab tantangan dan membaca tanda-tanda zaman yang terus berubah.

Menurut Rakhmat Hidayat (2011), kurikulum adalah jantung pendidikan. Kurikulum mampu mengonstruksi wajah pendidikan suatu bangsa, bila berkualitas kurikulum yang dihasilkan maka berkualitas pula pendidikan bangsa tersebut atau sebaliknya. Meskipun demikian, kurikulum bukanlah hanya sekedar menyangkut materi, pendekatan, metode, instrumen dan proses pembelajaran yang terjadi di level mikro, tetapi kurikulum juga menyangkut hubungan-hubungan sosial berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan di belakangnya. Kurikulum sangat terkait dengan kepentingan politik penguasa, relasi negara dan sekolah, maupun relasi antara sekolah dan masyarakat. Bahkan relasi pasar atau modal pun juga mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dalam proses pendidikan melalui kurikulum yang dikonstruksikan.

Perdebatan kurikulum bukan hanya menyangkut soal pendidikan secara teknis, tapi dia juga menyangkut wacana politik kebangsaan. Di Hongkong misalnya, perdebatan tentang pemberlakukan Kurikulum Patriotisme oleh Pemerintah RRC mendapat resistensi (perlawanan) dari berbagai pihak mulai dari para pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat secara luas. Pemerintah Beijing memandang kurikulum tersebut penting dalam menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) identitas nasional, di tengah meningkatnya sentimen anti Beijing di kota kawasan selatan yang menganut semi otonom dan sistem demokrasi. Menurut pemrotes, kurikulum patriotisme yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat terkesan sebagai brainwashing (cuci otak). Lebih lanjut mereka melihat kurikulum mata pelajaran itu mendewakan salah satu partai dan menyembunyikan peristiwa seperti Tiananmen berdarah dengan adanya tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa pada 1989, kelaparan massal, serta pembunuhan ekstrayudisial pada era Revolusi Kebudayaan era Mao Tsetung (Antara News, Selasa, 4 September 2012).

Rilis survei PISA (Program for International Student Assessment) pada tahun 2009 cukup mengejutkan publik Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dari 65 negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam tiga bidang keahlian; membaca, matematika, dan sains. Dalam kemampuan membaca siswa Amerika Serikat berada di peringkat 17, peringkat 31 di bidang Matematika, dan ke 23 di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (sains). Berbeda dengan Cina, di setiap kemampuan berada di peringkat pertama. Korea Selatan berada di peringkat ke 2 untuk kemampuan membaca, matematika di urutan ke 4 dan kemampuan sains di peringkat ke 6 dari total 65 yang disurvei. Yang cukup mengejutkan lagi Amerika Serikat kalah peringkat dengan Singapura yang masuk lima besar dari ketiga kemampuan yang diteliti, kemampuan membaca (5), matematika (2), dan sains (4).

Survei ini tentu cukup mengejutkan tapi sekaligus menunjukkan pergeseran peta dunia. Bila selama ini Amerika Serikat berada di posisi lima besar dalam beberapa dekade, justru saat ini terlempar ke 20 besar. Turunnya peringkat ini telah menjadi isu dan perdebatan politik nasional di negeri Paman Sam, yaitu perlunya evalusi kebijakan terhadap kurikulum yang selama ini diterapkan, khususnya dalam hal kemampuan dasar (basic skills) membaca, matematika, dan sains.

Fareed Zakaria, seorang pengamat politik Internasional terkemuka Amerika Serikat, melihat bahwa fakta ini bisa menjadi persoalan serius bagi masa depan bangsa Amerika Serikat. Generasi muda Amerika Serikat bisa kalah bersaing dengan kaum muda dari negara-negara yang pendidikannya lebih berkualitas. Oleh karena itu menurutnya, Pemerintah harus segera mencari solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan peringkat tersebut, yaitu dengan jalan mereformasi kurikulum pendidikan. Bukan hanya itu saja, kegelisahan itu pun segera direspon oleh Bill Gates, bos Microsoft dan pendiri The Gate Foundation, dengan mendonasikan dana sebesar 5 miliar dolar US untuk perbaikan kurikulum pelajaran, perpustakan, dan beasiswa (Mudzakkir, 2012). Bahkan kualitas (kurikulum) pendidikan ini kemudian menjadi salah satu topik panas dalam perdebatan Pemilu Presiden AS dua bulan yang lalu, antara Barack Obama dan Mitt Romney.

Dalam sejarah Indonesia, kita bisa lihat bagaimana kurikulum tidak bebas dari relasi kekuasaan. Orde Baru melalui kurikulum mata pelajar Sejarah dan P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) menjadikan pendidikan sebagai aparat negara yang bersifat ideologis (ideological state apparatus). Melalui buku-buku teks para pelajar digiring untuk mempunyai pemahaman sejarah versi resmi Orde Baru. Dengan penataran-penataran P4 di setiap tingkatan, para pelajar, mahasiswa, dan bahkan PNS juga dicocok hidungnya agar tunduk dan patuh kepada rezim Orde Baru. Penafsiran kritis terhadap sejarah maupun Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di luar kurikulum yang telah dirumuskan oleh Pemerintah dianggap haram atau subversif.

Berangkat dari pengalaman di atas, maka penyusunan kurikulum baru khususnya dalam mata pelajaran (Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia) harus mencerminkan spirit menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme, berfikir global dan bertindak lokal (think globally and act locally). Dan tentunya juga semangat anti korupsi, sebagai bentuk respon kritis terhadap praktek korupsi yang menggurita dan merajalela di negeri ini.

Perubahan kurikulum dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tentu sangat diperlukan dan bahkan menjadi keharusan. Partisipasi publik dari berbagai elemen, Perguruan Tinggi, LSM (Pendidikan), Ormas, Yayasan penyelenggara Pendidikan, Partai Politik, dan ahli pendidikan perlu dilibatkan. Uji publik terhadap draft kurikulum baru harus benar-benar dilakukan secara subtansial, bukan hanya sekedar prosedural dan seremonial. Jangan sampai Uji publik dilakukan dalam rangka menggugurkan kewajiban karena mengejar target tutup anggaran. Bukan hanya itu, Pemerintah juga harus mempersiapkan pemahaman dan kemampuan guru untuk mengaplikasikan kurikulum baru dengan berbagai workshop dan pelatihan secara sistematis dan terencana.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kurikulum yang baru patut diapresiasi. Meskipun demikian, kritik dan saran konstruktif harus dilakukan untuk mengawal uji publik Kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada akhir November dan selama bulan Desember 2012. Kurikulum yang baik akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Bila semua generasi muda Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang unggul, maka bukan mustahil mereka bisa mengubah konstelasi dunia, seperti Cina, Korsel, dan Singapura saat ini. Akhirnya kata bijak mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela patut kita camkan bersama bahwa, “education is the most powerful weapon which you can use to change the world”, itu benar dan banyak bangsa telah membuktikannya. Bagaimana dengan bangsa kita? Mari kita buktikan.


**Pernah dimuat di Koran Editor, 6 Desember 2012.
*Dosen Sosiologi Pendidikan dan pendidikan Kritis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.

Terima Kasih Telah Berkunjung Di Blog MUDZAKKIROLOGY

Dilarang Mengcopy-Paste seluruh atau sebagian artikel di atas dalam bentuk apapun. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh MUDZAKKIROLOGY dan dilindungi oleh Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Tindakan Copy-Paste bisa secara otomatis membuat blog/website Anda TERHAPUS DARI INDEX GOOGLE.

Suka artikel ini? Bagikan : Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg

Artikel Terkait :