Pendidikan Politik Kaum Muda

Oleh Moh. Mudzakkir[i]

1. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, kran demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terbuka lebar. Pergantian rezim pun terjadi, dari otoriter menjadi demokratis. Fajar baru demokrasi Indonesia pun mulai kembali terbit, dan salah satunya diwujudkan dengan adanya perubahan sistem politik, pemilu dan partai politik dalam kehidupan publik. Dalam ukuran minimalis demokrasi, pada tahun 1999 Indonesia telah berganti menjadi negara demokrasi. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum pertama pasca rezim otoriter yang relatif jujur, bersih, dan adil (jurdil) dibanding pemilu sebelumnya.


2. Setelah 15 tahun pasca reformasi, sistem politik Indonesia (termasuk di dalamnya pemilu), pelan tapi pasti secara prosedural mengalami perubahan. Pemilu sebagai sarana pergantian (sirkulasi) kekuasaan dan kepemimpinan negara yang sah secara konstitusional telah diselenggarakan tiga kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Perhelatan lima tahunan ini sebentar lagi juga akan diselenggrakan pada tahun 2013. Lebih lanjut, pada pemilu nanti rakyat akan memilih para calon wakil rakyat di berbagai tingkatan, baik di level kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden (pilpres) untuk memilih pemimpin puncak di republik ini, yaitu presiden dan wakil presiden.
    
3. Berangkat dari realitas di atas, maka pemilu tahun depan akan sangat menentukan arah dan kepemimpinan bangsa dan negara. Untuk itulah rakyat harus memiliki kesadaran kritis (critical consciousness) dalam menentukan pilihan para kandidat pada pesta demokrasi tersebut. Yaitu memilih para calon pemimpin (legislatif dan eksekutif) yang memenuhi harapan publik; kandidat pemimpin yang memegang amanah, cakap, tidak korupsi, dan bekerja keras untuk kesejahteraan publik. Dalam upaya menghasilkan para pemimpin ideal tersebut, maka salah satu jalan adalah dimulai dari pemilih cerdas yang akan memilih pemimpin berkualitas tersebut.
    
4. Pemilu bukanlah hanya sekedar persoalan memilih dan dipilih, tapi ia merupakan bagian dari proses pendidikan politik bagi seluruh warga negara. Yaitu mencerdaskan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bidang politik khususnya. Pendidikan politik, menurut Alfian merupakan sebuah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Rosadi Kantaprawira (1988; 54) melihat bahwa pendidikan politik sebagai suatu upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik yang demokratis. Hal ini diperkuat dalam UU Nomor 2 tahun 2008, pendidikan politik dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    
5. Secara sederhana pendidikan politik mempunyai tujuan untuk membangun kesadaran kritis rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik. Artinya memposisikan rakyat sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam proses kehidupan demokrasi, bukan hanya sekedar pelengkap demokrasi. Harapannya, rakyat secara sadar mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses kehidupan politik; menggunakan hak pilik, hak mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat, bukan hanya saat Pemilu tapi dalam seluruh tahapan kehidupan politik bernegara. Partisipasi rakyat yang mampu menggunakan hak-hak konstitusional yang mereka miliki itulah yang akan mendewasakan warga negara dan juga akan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.
    
6. Pendidikan bagi pemilih pemula merupakan bagian dari tahapan pendidikan politik. Berdasarkan data KPU, tidak kurang dari 15 % pemilih pada Pemilu 2013 adalah pemilih pemula. Selain itu, berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu menunjukkan estimasi jumlah pemilih pemula ada sekitar 50 jutaan. Berangkat dari data tersebut menunjukkan bahwa betapa sangat penting dan berharganya suara para pemilih muda pada Pemilu 2014 nanti. Suara kaum muda inilah yang akan menetukan arah kompas dan kualitas kepemimpinan bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.
    
7. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Mereka merupakan anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih alias mempunyai hak suara. Secara konstitusional mereka sudah berumur 17 tahun, sudah atau pernah kawin, purnawiraan atau sudah tidak lagi menjadi anggota TNI dan POLRI. Pendidikan politik, dalam bentuk sosialisasi tentang proses pemilu dan seluk beluknya sangat penting diberikan kepada para pemilih pemula, terutama bagi mereka yang baru berusia 17 tahun.
    
8. Banyak pengamat politik memprediksikan angka golput akan semakin bertambah, terutama di kalangan muda. Hal ini disebabkan karena kekecawaan publik terhadap berbagai perilaku para pemimpin politik yang dianggap jauh panggang dari api. Apalagi ditambah dengan banyaknya kasus korupsi yang banyak melibatkan pemimpin politik dari berbagai level, baik di legislatif dan eksekutif, di daerah hingga pusat. Kepercayaan publik terhadap para politisi turun drastis. Hal ini juga mempunyai konsekuensi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (baca; Pemilu).
    
9. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi para pegiat demokrasi untuk meyakinkan kembali rakyat, khususnya kaum muda untuk kembali berperan aktif. Usaha pendidikan politik bagi pemilih pemula harus digerakkan, termasuk meyakinkan bahwa langkah awal untuk memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi dalam pemilu. Yaitu berpartisipasi aktif dengan mengikuti perkembangan politik, pemilu, melihat track records para calon pemimpin, mendiskusikan dengan orang lain, dan kemudian memilih para pemimpin yang diyakini bersih, cakap, tidak korupsi, bekerja keras untuk kepentingan khalayak yang diwakilinya.
    
10. Pemilu menjadi perhelatan politik yang mampu merubah arah kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam perhelatan ini kita akan memilih anggota legislatif baik di tingkat daerah hingga pusat, bupati/wakil bupati hingga presiden dan wakil presiden secara langsung. Kita juga akan mengetahui visi, misi, serta program yang dijanjikan oleh para kandidat. Dari agenda demokrasi inilah kita bisa melihat bagaimana para kandidat secara sungguh-sungguh atau hanya sekedar artifisial dalam membangun kedekatan hubungan, kesepahaman, kepercayaan serta kontrak politik dengan konstituen. Bukan hanya sekedar menjual janji-janji palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka yang terpilih, baik sebagai wakil rakyat atau eksekutif akan sangat menentukan, apakah akan membawa bangsa dan negara kearah adil, makmur, sejahtera, dan lebih demokratis atau justru sebaliknya.
     
11. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Dalam prakteknya partai politik belum secara optimal melakukan fungsi edukasi kepada warga negara. Memang benar, bahwa tugas melakukan pendidikan politik bukan hanya dimiliki oleh parpol, tapi juga dilakukan oleh KPU, Bawalu, lembaga pendidikan (dasar hingga perguruan tinggi), masyarakat, ormas, dan media massa. Meskipun demikian parpol tetap harus mengambil peran utama sebagai lembaga politik yang memang tugas utamanya adalah membangun kehidupan demokrasi politik yang semakin berkualitas.
     
12. Selama ini partai politik hanya melihat pelajar dan remaja (pemilih pemula) hanya sebagai objek politik. Mereka menggagap para pemilih pemula sebagai santapan empuk untuk memperoleh suara, tidak lebih dan tidak kurang. Parpol menggunakan media kampaye dengan segala rupa untuk menarik para pelajar dan remaja, yang kadang jauh dari subtansi pendidikan politik. Mereka hanya sekedar dipersuasi bahkan manipulasi pencitraan untuk memilih partai A, B, C, dan lainnya tanpa dijelaskan mengapa mereka harus memilih parpol tersebut dengan argumentasi rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Bila yang terjadi seperti itu, maka kampaye yang dilakukan tidak mencerminkan pendidikan politik tapi justru sebaliknya pembodohan politik.
     
13. Pendidikan politik harus mampu melahiran kesadaran kritis para pemilih pemula; pelajar dan remaja. Bila parpol-parpol yang ada hanya sekedar melakukan agitasi bukan edukasi politik maka di sinilah peran penting pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang lebih baik. Peran KPU, Bawaslu, skolah, Perguruan Tinggi, lembaga Swadaya Masyarakat, ormas, OKP, dan lain sebagainya. Dengan harapan pemilih pemula mampu menyadari dan berpartisipasi aktif dalam proses politik, terutama dalam pemilu yang akan datang.
     
14. Secara praktis pendidikan politik bisa diwujudkan dengan dengan melakukan beberapa penyadaran agar pemilih pemula menjadi subjek politik. Pertama, penyadaran untuk proaktif berpartisipasi, dengan memastikan diri sudah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kedua, penyadaran kritis tentang pentingnya mengenali rekam jejak para calon legislatif, apakah mereka layak atau tidak menjadi wakil atau pejabat publik. Ketiga, penyadaran akan pentingnya mengetahui visi, misi, dan program partai politik dan kandidat. Dan terakhir, mendiskusikan pilihan dengan teman, kelompok, organisasi dan lainnya untuk menimbang dan meyakinkan pilihan. Semoga dengan melakukan penyadaran tersebut, para pemilih pemula menjadi subjek politik dan subjek perubahan dalam rangka memperkuat demokrasi Indonesia. Amien.

[i] Dosen Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan Kritis pada Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya serta mantan pegiat Voter Education.

Terima Kasih Telah Berkunjung Di Blog MUDZAKKIROLOGY

Dilarang Mengcopy-Paste seluruh atau sebagian artikel di atas dalam bentuk apapun. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh MUDZAKKIROLOGY dan dilindungi oleh Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Tindakan Copy-Paste bisa secara otomatis membuat blog/website Anda TERHAPUS DARI INDEX GOOGLE.

Suka artikel ini? Bagikan : Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg

Artikel Terkait :